12 hours ago 1. the person who takes up arms against the Government; 2. the person who with the i ntent to rebel against the Government, rises with or joins a band which take up arms against the Government. (2) Leaders and originators of a rebellion shall be punished by life imprisonment or a …
Show more
See More
3 hours ago KUHP adalah kitab undang-undang hukum yang berlaku sebagai dasar hukum di Indonesia. KUHP merupakan bagian hukum politik yang berlaku di Indonesia, dan terbagi menjadi dua bagian: hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Semua hal yang berkaitan dengan hukum pidana materiil adalah tentang tindak pidana, pelaku tindak pidana dan pidana ...
Show more
See More
5 hours ago Manage your account, check notifications, comment on videos, and more. Use QR code. Use phone / email / username
Show more
See More
5 hours ago kuhp adalah singkatan dari. kuhp ayam. kuhp ada berapa buku. kuhp ancaman. kuhp asli. The latest complete criminal law act in the Indonesian Criminal Code. kuhperdata. kuhp pdf. new kuhp.
Show more
See More
6 hours ago Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1958 yang berbunyi: “Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.” Jadi, per tanggal 1 Januari 2013, KUHP tersebut sudah berlaku selama 95 (sembilan puluh lima) tahun.
Show more
See More
8 hours ago
Show more
See More
5 hours ago Aug 13, 2019 . Selain versi Andi Hamzah dan versi R. Sugandhi, masih ada sejumlah KUHP lain yang terbilang buku ‘klasik’ KUHP Indonesia, yakni Engelbrecht, versi KH Husin, versi Moeljatno, versi R. Soesilo yang diterbitkan Politeia Bogor, KUHP dengan Penjelasan versi Roeslan Saleh (1981), dan versi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Show more
See More
4 hours ago Feb 12, 2013 . Free Download KUHPM. Pdf ~ KUHPM. Tuesday, 12 February 2013. Home » Free Download , Hukum Pidana Militer » Free Download KUHPM. Pdf. Free Download KUHPM. Pdf. kuhpm indonesia 17:53 No comments. Free Download Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Klik Disini.
Show more
See More
4 hours ago Sign in to your DocuSign account to electronically sign documents, request signatures, check document status, send reminders, and view audit trails.
Show more
See More
6 hours ago KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) - Wetboek van Strafrecht (WvS)
Show more
See More
11 hours ago KUHP atau kepanjangan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan induk peraturan hukum pidana secara materiil yang ada di Indonesia. KUHP yang pada masa sekarang ini diberlakukan di masyarakat ini sudah melalui sejarah bermula dari masa kolonial Belanda.
Show more
See More
2 hours ago Jan 25, 2012 . Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, KUHP dan KUHPer tersebut masih berlaku di Indonesia berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD”) yang menyatakan bahwa: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”Maka KUHP dan KUHPer sebagai …
Show more
See More
7 hours ago Create an account or log in to Instagram - A simple, fun & creative way to capture, edit & share photos, videos & messages with friends & family.
Show more
See More
11 hours ago KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Berlakunya Undang-undang Bab III Dasar
Show more
See More
1 hours ago Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (dikenal sebagai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, disingkat KUH Acara Pidana atau KUHAP) adalah undang-undang Indonesia yang mengatur tentang pelaksanaan formal dari hukum pidana.. KUHAP adalah dasar hukum bagi aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk …
Show more
See More
9 hours ago Jan 09, 2013 . Hukum Pidana Materiel di Indonesia Sumber utama: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Berlaku di Indonesia sejak tahun 1946 (setelah kemerdekaan RI) dengan UU Nomor 1 Tahun 1946. Merupakan warisan kolonial Belanda yang diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 1918. Sumber lain: UU yang dibuat oleh RI (Korupsi, Lalu Lintas, Narkotika ...
See More
3 hours ago Abstract. As a crim e that is considered the most ancient and earliest performed by human. beings, crimes against life or murder and then set ted it’s penalties. In the history of the. law known ...
Show more
See More
12 hours ago Kitab Undang-undang Hukum Pidana (bahasa Balando: Wetboek van Stafrecht, umum dikenal sabagai KUHP atau KUH Pidana) adolah sabuah kitab undang-undang hukum nan balaku sabagai dasar hukum pidana di Indonesia.. KUHP tabagi ateh tigo buku, yaitu Buku I (Aturan Umum), Buku II (Kajahatan), jo Buku III (Palanggaran). Sacaro umum, Buku I mangatur tantang hukum pidana materil, yaitu tantang …
Show more
See More
1 hours ago KUHP Indonesia yang merupakan warisan kolonial Belanda dan sampai sekarang masih diberlakukan, tidak mengenal pidana denda dengan kategori sebagaimana dalam RUU KUHP Indonesia.
Show more
See More
The Indonesian statutory penal provision are applicable to any person who is guilty of a punishable act within Indonesia. The Indonesian statutory penal provisions are applicable to any person who is guilty of a punishable act outside Indonesia on board an Indonesian vessel or aircraft. 3.
Before 1910, “Hukum Adat” or Adat laws applied in Indonesia. When the Dutch colonized Indonesia in 1910, they set up a civil law system that took precedence over the Adat laws. In terms of the criminal procedure, for example, the Dutch enacted two statutes to govern different parts of Indonesia.
However, Indonesia has not adopted the working group's recommendations to date. The police must produce a warrant upon arrest if the suspect is not "caught in the act". They must also send a copy of such warrant to the suspect’s family.
Suspects must be released within one day of arrest unless the investigator, prosecutor, or judge orders a detention. Detention is limited to offences liable to imprisonment of 5 years or more, and crimes under Art 21 (4) (b). Suspects may be detained for a maximum of 60 days without judicial consent.